Quo vadis Negara kita: Demokrasi Mati Lampu

oleh Imam Sunarto

Agenda penyelamatan partai menjadi urgen bagi siapapun yang merasa terlibat didalamnya, termasuk orang yang menempati pucuk pimpinan tertinggi dalam sebuah Negara seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam harian Kompas 09/02, bahwa “tekad kami ingin melakukan langkah cepat dan nyata bagi penyelamatan partai”.  Namun bagaimanapun penyelamatan partai yang tentu bukan hal yang mudah dihadapkan bersamaan dengan perannya yang ganda ini. Logika sederhana mengatakan bahwa seseorang tidak dapat berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Apalagi masih terdapat adu kekuatan didalamnya.

Dimensi partai politik memang tidak seperti lembaga lain yang bergerak tidak dibidang politik, ada misalkan industri, pendidikan, perdagangan, dst. dimana aktivitas mereka memiliki porsi yang jelas dalam
berjalannya suatu sistem sosial ekonomi masyarakat. Berbeda dengan partai politik yang orientasinya tidak jauh dari menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan baik legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Oleh karena itu berbagai strategi perekrutan, pencalonan, penggalangan masa sampai pada pengawalan terhadap kadernya khususnya yang telah duduk dalam sebuah jabatan menjadi aktivitasnya. Bahkan hukum pun—sering kali—menjadi tak begitu tajam ketika bersentuhan dengan kekuatan partai politik. Inilah kekaburan dimana partai politik sudah mulai kehilangan fungsi manifesnya sebagai sarana menuju sistem demokrasi itu. Sepertinya tidaklah salah dan masih relevan bagaimana Lord Acton mengungkapkan bahwa “power tends to corrupt”, bahwa dalam bentuk yang bagaimanapun kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan. Para penjahat yang bertameng dalam partai politik sering kali sulit disentuh oleh hukum, bahkan ketika masyarakat awam sudah dapat menyimpulkan dengan tepat peyimpangan beserta pelakunya tersebut.

Gejolak dalam partai politik politik

Partai politik yang notabene sebagai akses menuju demokrasi ternyata tidak berjalan dengan mudah dan se-ideal yang diharapkan secara umum oleh masyarakat. Cermin partai politik yang sudah menjadi rahasia umum akan berbagai penyimpangan dan penyelewengannya tentu menjadi image negatif bagi partai politik itu sendiri sebagai penopang demokrasi. Berbagai kasus menyimpang seperti suap dan korupsi para pejabat yang berlatarbelakang suatu partai politik tertentu akan menjadi representasi partai tersebut, oleh karena itu selalu menjadi agenda terdepan untuk menyikapi berbagai penyimpangan tersebut demi menjaga nama baik partainya, bahkan seorang presiden pun mungkin akan turun tangan dalam menangani permasalahan partainya. Sehingga tidak dipungkiri dilemma antara mendahulukan kepentingan Negara—karena posisinya sebagai presiden—atau kepentingan partai karena sebagai bagian darinya.

            Dimensi politik Negara ini seolah mengalami titik gelap yang walau di usianya yang masih muda, tapi hal itu bukanlah menjadi pembenaran akan kelemahannya. Dunia politik mulai memasuki ranah irrasional, Negara yang bersifat publik sejauh sifat publiknya ditentukan oleh tugasnya untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi publik, disinilah dunia publik seharusnya menjadi kekuatan tandingan terhadap Negara, yang kemudian berujung pada mediasi yang terjalin secara komunikatif dan memungkinkan demokrasi dalam masyarakat dengan banyak—kalau bukan seluruh—warga, bukan sebagian apalagi hanya sebagian kecil.

Transformasi politik

Salah satu fungsi keberadaan partai politik adalah memberikan transformasi dan kesadarn politik terhadap masyarakat, namun hal ini masih jarang sekali terlihat dalam dinamika partai politik di Indonesia. Bukan menambahkan keresahan akan carut-marutnya kondisi partai politik bagi masyarakat. Jika proses demokrasi partisipatif yang diinginkan maka mustahil ha tersebut dapat dicapai tanpa ada transformasi politik dari partai politik itu sendiri. Akhirnya partai politik hanya menjadi tampungan berbagai kepentingan yang tak jarang berujung pada konflik internal dengan adu kekuatan yang hal itu sebenarnya sama sekali tidak produktif untuk Negara dan bangsa kita. Implikasi dari permasalahan yang seringkali berkutat dalam suatu tubuh partai politik akhirnya hanya membuat masyarakat semakin apatis terhadanya, setelah transformasi politik dari masyarakat tidak didapatkan, kemudian yang ada hanyalah berbagai permasalahan yang tarik menarik antara posisi seseorang sebagai pejabat pemerintah dan sekaligus kader partai politik. Pemimpin itu adalah sebuah amanah dari Tuhan, amanah rakyat adalah amanah Tuhan, jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk meninggalkan amanah itu bahkan berhianat terhadapnya dengan meninggalkan rakyat.